Jakarta (Gaungmedia.id) — Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan pada 2026. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan masyarakat mencapai 69,57 persen, sementara indeks inklusi keuangan berada di angka 93,61 persen.
Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil SNLIK 2025. Pada tahun sebelumnya, indeks literasi keuangan tercatat sebesar 66,64 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 92,74 persen.
Menariknya, capaian 2026 tersebut bahkan telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk tahun 2029. Target tersebut masing-masing sebesar 69,35 persen untuk literasi keuangan dan 93 persen untuk inklusi keuangan.
Hasil SNLIK 2026 diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pengumuman dilakukan di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Survei tersebut menjadi kerja sama dan kolaborasi pertama antara OJK, LPS, dan BPS. SNLIK sendiri bertujuan mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat sebagai salah satu dasar penyusunan kebijakan dan program peningkatan literasi serta inklusi keuangan nasional.
Survei Menjangkau 75 Ribu Responden
SNLIK 2026 dilaksanakan di seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia dengan melibatkan sebanyak 75.000 responden berusia 15 hingga 79 tahun.
Jumlah tersebut meningkat cukup besar dibandingkan SNLIK 2024 dan 2025 yang melibatkan 10.800 responden di 120 kabupaten/kota pada 34 provinsi.
Pendataan dilakukan pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Pelaksanaan survei melibatkan 3.480 petugas.
Dalam pengukuran literasi keuangan, SNLIK 2026 menggunakan sejumlah parameter, yakni pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku. Sementara indeks inklusi keuangan diukur berdasarkan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.
Perkotaan Masih Lebih Tinggi
Berdasarkan klasifikasi wilayah, masyarakat perkotaan memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan lebih tinggi dibandingkan masyarakat perdesaan.
Indeks literasi keuangan di wilayah perkotaan mencapai 72,54 persen, sedangkan wilayah perdesaan sebesar 64,42 persen. Untuk indeks inklusi keuangan, wilayah perkotaan mencapai 95,47 persen, sementara perdesaan sebesar 90,39 persen.
Sementara berdasarkan gender, tingkat literasi maupun inklusi keuangan antara laki-laki dan perempuan relatif setara. Literasi keuangan laki-laki tercatat 69,54 persen dan perempuan 69,61 persen. Sedangkan inklusi keuangan laki-laki mencapai 93,49 persen dan perempuan 93,73 persen.
Dari kelompok usia, masyarakat berusia 26–35 tahun tercatat memiliki indeks literasi dan inklusi keuangan tertinggi. Indeks literasi kelompok usia tersebut mencapai 78,70 persen, sedangkan indeks inklusinya sebesar 96,27 persen.
Pendidikan Berpengaruh terhadap Literasi Keuangan
Hasil survei juga menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dengan literasi dan inklusi keuangan.
Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi pula indeks literasi dan inklusi keuangannya. Masyarakat yang telah menamatkan perguruan tinggi memiliki indeks literasi keuangan sebesar 93,46 persen dan indeks inklusi keuangan mencapai 99,49 persen.
Sebaliknya, kelompok masyarakat yang tidak atau belum pernah sekolah maupun tidak tamat SD/sederajat memiliki indeks literasi keuangan sebesar 45,23 persen dan inklusi keuangan 85,80 persen.
Berdasarkan pekerjaan, kelompok pensiunan atau purnawirawan, pegawai atau profesional, serta pengusaha atau wiraswasta menjadi kelompok dengan tingkat literasi keuangan tertinggi.
Sementara itu, kelompok petani, peternak, pekebun, nelayan, masyarakat yang tidak atau belum bekerja, serta pelajar dan mahasiswa tercatat memiliki indeks literasi keuangan yang relatif lebih rendah.
DKI Jakarta Tertinggi
Dari 38 provinsi, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan indeks literasi keuangan tertinggi, yakni 84,01 persen. Posisi berikutnya ditempati Kalimantan Selatan sebesar 79,69 persen dan Bali sebesar 78,77 persen.
Sementara untuk indeks inklusi keuangan, DKI Jakarta juga berada di posisi teratas dengan 99,74 persen, disusul DI Yogyakarta 98,74 persen dan Kepulauan Riau 98,43 persen.
Namun, hasil survei juga menunjukkan masih adanya kesenjangan literasi dan inklusi keuangan antardaerah. Sejumlah provinsi, terutama beberapa wilayah di kawasan Indonesia bagian timur, tercatat memiliki indeks di bawah angka nasional.
Pengetahuan tentang LPS Masih Perlu Diperkuat
Selain mengukur literasi dan inklusi keuangan, SNLIK 2026 juga melihat pemahaman masyarakat mengenai penjaminan simpanan.
Hasil survei menunjukkan 62,51 persen pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin, namun hanya 46,31 persen yang mengenal Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Sementara itu, pengetahuan mengenai penjaminan polis masih jauh lebih rendah. Hanya 12,47 persen pemilik produk asuransi non-Penyelenggara Program Jaminan Sosial yang mengetahui mengenai penjaminan polis.
Berdasarkan segmentasi, sebanyak 38,8 persen masyarakat telah mengetahui penjaminan simpanan sekaligus mengenal LPS. Sebanyak 23,7 persen mengetahui penjaminan simpanan tetapi belum mengenal LPS, sedangkan 7,5 persen mengenal LPS tetapi belum memahami penjaminan simpanan.
Yang menjadi perhatian adalah masih terdapat 30 persen masyarakat yang belum mengetahui penjaminan simpanan maupun LPS. Kelompok ini dinilai perlu menjadi prioritas utama dalam program literasi LPS.
Literasi Keuangan Akan Lebih Terarah
Melihat hasil tersebut, OJK, LPS dan pemangku kepentingan lainnya akan terus memperkuat program literasi dan inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang masih memiliki tingkat literasi dan inklusi di bawah rata-rata nasional.
Kelompok yang menjadi perhatian antara lain masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan, usia 15–17 tahun dan 51–79 tahun, masyarakat dengan pendidikan SMP/sederajat ke bawah, serta petani, peternak, pekebun, nelayan, pelajar, mahasiswa dan masyarakat yang belum bekerja.
Ke depan, program literasi LPS diarahkan agar tidak hanya mengejar jumlah masyarakat yang terjangkau, tetapi juga memastikan edukasi diberikan secara tepat sasaran, tepat pesan, tepat kanal dan tepat pendekatan.
Hasil SNLIK 2026 diharapkan menjadi salah satu rujukan penting dalam penyusunan kebijakan, strategi serta pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.
Peningkatan literasi dan inklusi keuangan pada akhirnya diharapkan mampu memperkuat pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, meningkatkan ketahanan simpanan, serta mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. (Jek)
