Balikpapan (Gaungmedia.id) – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara anggota DPRD Kota Balikpapan dengan perwakilan serikat buruh yang diwakili oleh Ishak kembali digelar untuk membahas polemik pembayaran gaji pekerja eks-Encona yang hingga kini belum diselesaikan. RDP yang berlangsung di ruang Komisi IV ini turut menghadirkan perwakilan pihak JO, Mr. Kim; Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gashali; serta perwakilan dari KPB.
Dalam pertemuan tersebut, serikat buruh menegaskan bahwa para pekerja masih menunggu kejelasan pembayaran gaji yang menjadi hak mereka. Ishak menyampaikan bahwa kondisi para pekerja semakin terdesak dan membutuhkan solusi cepat.
“Ini hak pekerja, bukan negosiasi yang bisa berlarut-larut. Kami minta pembayaran segera dipenuhi,” tegas Ishak dalam forum.
Pihak JO Ajukan Skema Pembayaran Melalui Penjualan Scrap
Pihak JO melalui Mr. Kim menjelaskan bahwa pembayaran gaji yang belum terbayarkan hanya dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menjual scrap atau sisa material proyek. Menurutnya, hasil penjualan tersebut akan menjadi sumber dana untuk melunasi kewajiban kepada eks pekerja Encona.
Namun, usulan tersebut langsung mendapatkan penolakan dari pihak KPB. Perwakilan KPB menegaskan bahwa scrap yang dimaksud merupakan barang milik negara, sehingga tidak dapat dijual secara sepihak.
“Material tersebut statusnya aset negara, jadi tidak bisa dijadikan sumber pembayaran tanpa proses resmi,” jelas perwakilan KPB.
Serikat Buruh Siap Turun ke Jalan Jika Gaji Tak Dibayarkan
Situasi semakin tegang ketika serikat buruh menyampaikan rencana aksi demonstrasi besar-besaran jika pembayaran gaji tidak segera direalisasikan. Aksi tersebut direncanakan dilakukan sebelum peresmian RDMP, sebagai bentuk tekanan agar penyelesaian segera dilakukan.
Serikat juga mengancam akan menutup akses masuk ke area Pertamina, termasuk pintu I hingga V.
“Kami sudah sabar cukup lama. Jika sebelum peresmian RDMP tidak ada kejelasan, kami akan turun ke jalan dan menutup semua pintu akses Pertamina,” tegas Ishak.
DPRD Minta Solusi Konkret
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gashali, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin masalah ini semakin melebar dan memberikan dampak luas, terutama terhadap stabilitas kota.
“Kami minta semua pihak duduk kembali dan mencari solusi yang secara hukum memungkinkan. Hak pekerja harus dipenuhi, tetapi harus mengikuti aturan negara,” ujarnya.
RDP ditutup dengan komitmen untuk menggelar pertemuan lanjutan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, berharap agar permasalahan dapat diselesaikan sebelum situasi berpotensi menjadi aksi massa. (tim)
Semoga lekas cair untuk mantan karyawan encona